Tunggu Sebentar

 

UMKMUMKM: Pengaturan Keuangan Yang Perlu Diketahui Pemiliki Usaha

Ringga RahmiMaret 26, 2020
https://memulai.id/wp-content/uploads/2020/03/pajak-umkm.jpg

Semua bisnis memerlukan pengelolaan keuangan yang bagus, agar mencapai keuntungan yang
diharapkan oleh pemilik usaha. Begitupun UMKM yang saat ini telah banyak diminati oleh banyak
pelaku usaha dari berbagai kalangan. Mengatur keuangan dengan baik akan membuat usaha
berjalan lancar dan dapat dikelola sesuai dengan rencana dari pemilik usaha.

Pengertian Dari UMKM
Definisi dari Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebuah usaha produksi yang dilakukan oleh
seseorang atau satu badan usaha yang berdiri sendiri untuk menjalankan usahanya. Secara
mendalam pengertian dari UMKM telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 yang dikeluarkan
pemerintah pada tahun 2008. UMKM harus dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan dari
cabang perusahaan besar ataupun anak dari perusahaan besar.
Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat berbagai UMKM yang berada disekitar kita. Seperti
penjual makanan, pengusaha bengkel dan juga penjual bahan makanan yang ada di pasar
tradisional. Selama jumlah kekayaan bersih dari pengusaha tersebut dari kisaran Rp. 50 juta sampai
dengan Rp. 10 miliar, maka sesuai peraturan perundang-undangan usaha tersebut digolongkan pada
UMKM. Jumlah kekayaan bersih ini tidak termasuk harga tanah dan bangunan usaha. Kriteria lain
dari UMKM adalah segala jenis usaha yang memiliki hasil penjualan dalam rentangan Rp. 50 Juta
sampai Rp. 2,5 Milyar dalam kurun waktu satu tahun.

Cara Menghitung Pajak UMKM
Setiap usaha masyarakat yang ada di negara kita berada dalam pengawasan pemerintah. Termasuk
dalam urusan pajak dari setiap usaha. UMKM merupakan usaha yang perlu membayarkan pajak
sebesar 0,5 % kepada negara selama kurun waktu satu tahun. Pengaturan pajak UMKM dijelaskan
secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

Pembayaran pajak UMKM harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Apabila ada usaha yang
tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Usaha menengah
yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak usaha akan mendapatkan sanksi administratif
dari pemerintah.
Apabila saat ini kita memilki sebuah usaha mikro seperti toko yang menyediakan kopi, maka kita
perlu mengatur keuangan dari usaha kita. Pendapatan dari usaha kita juga harus dialokasikan
sebesar 0,5 % untuk membayar pajak.
Sebagai gambaran penghitungan pajak untuk UMKM adalah sebagai berikut:
1. Menghitung jumlah omset selama satu bulan.
Omset merupakan jumlah uanng hasil penjualan selama satu bulan penuh. Kita dapat
menjumlahkan penjualan harian kita kemudian mengakumulasikan data tersebut sehingga
terbentuk omset selama satu bulan. Contohnya omset penjualan kita selama 1 bulan adalah
sebesar Rp. 20.000.000 sebulan.
2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.
Selanjutnya kita memulai dengan menghitung jumlah pajak yang harus dikeluarkan. Caranya
adalah 0,5 % x Rp. 20.000.000 = Rp. 100.000. sehingga jumlah pajak UMKM yang harus
dibayar selama satu bulan adalah Rp. 100.000.
3. Melakukan pembayaran pajak .
Pembayaran pajak dapat dilakukan langsung ke kantor pajak ataupun secara online. Untuk
pemilik usaha yang merasa kesulitan untuk mengetahui cara pembayaran pajak UMKM
maka dapat mengunjungi situs dari Direktorat Jenderal Pajak.

Rendahnya pajak yang dikenakan pleh pemerintah untuk UMKM memilki tujuan agar meningkatkan
kemauan masyarakat untuk mulai membuka bisnis sendiri dalam naungan UMKM. Dari perhitungan
pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap UMKM memilki jumlah pajak yang berbeda
sesuai dengan jumlah omset dari UMKM.